LPPK.

https://mediacyberbhayangkara.com/berbagi-berkah-di-bulan-ramadhan-dpp-lppk-dki-jakarta-bagi-bagi-takjil-kepada-warga/

LPPK.

*LPPK*

--------------------

*LPPK* adalah: 

👇

(Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen) yang terkatagori kedalam *LPKSM* ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ), yang Berkolaborasi dengan

*BPKN* ( Badan Perlindungan Konsumen Nasional ) serta Berkoordinasi dengan 

*Kementrian Perindustrian dan Perdagangan*.

dimana hal tersebut sangat jelas Regulasinya dan diatur di dalam Undang serta sederet peraturan yang ada di NKRI ini, antara lain:

- Undang - Undang No 8 th 1999, tentang Perlindungan Konsumen. 

- Peraturan Pemerintah No 58.th 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Barang dan Jasa yang beredar di pasaran. 

- Peraturan Presiden No 50 Th 2017, tentang Strategi Percepatan Perlindungan Konsumen Nasional. 

LPPK 

berkedudukan dan berkantor Pusat di Bumi Lancang Kuning, tepatnya di: Jln Purwodadi No 181. Rt03. Rw01. Kelurahan Sidomulyo barat. Kecamatan Tampan. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28291.

Dengan Sekretariat operasional harianya di: 

Jln Adisipto No 380. Rt03. Rw03.Kelurahan Sidomulyo Timur. Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28293. Email dpplppk@gmail.com.

Website: https//dpplppk01.blogspot.com. 

Hotline: 081275527890- 085271100609 - 081363914858 - 

Dengan Badan Hukum nya:

- Kepmenkumham: Nomor Ahu-0001027.AH. 01.07.Tahun 2020.

- SPKO: Nomor 220/BPKP-BID. IDIOLOGI/LK-III/04/2020

- Akta Notaris No 43. Notaris Ali Purnomo. SH, MKn. 

*LPPK*

Merupakan wadah dan tempat sebagai Alternatif/Solusi dari Berbagai macam permasalahan dan sengketa,baik yg terjadi di tengah masyarakat secara umum, maupun sengketa antara Pelaku usaha dan Masyarakat sebagai Konsumen dari Produk, Barang dan Jasa agar mendapatkan Penyelesaian secara Mediasi / Non Litigasi dn mendapatkan Kepastian Hukum yg tetap. Hal tersebut sejalan dgn Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia No 30 Thn 1999. Tentang Artibrase.

LPPK

Bergerak dan beroperasi dalam bidang Perlindungan Konsumen serta Penyelesaiannya dan Jasa Konsultan hukum, serta melaksanakan Amanat dari Undang - Undang dan Peraturan yang tersebut diatas, guna: "Pengawasan dan Pembinaan terhadap Produk Barang dan jasa yg beredar di pasaran, Bekerjasama dengan instansi Pemerintah yg terkait".Dan oleh karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat, segenap Komponen Anak Bangsa, jangan ragu dan bimbang serta bingung tatkala mengalami Hal yang bersifat merugikan Masyarakat sebagai Konsumen. 

Datang dan Adukan atau hubungi Kantor Sekretariat lppk dimanapun berada ke No kontak yang tersebut diatas. 

Atau Membuka Kantor Perwakilan Lppk di wilayah Masing-masing.

Masyarakat juga dapat Mengakses tentang LPPK di internet, melalui Google, Youtube dan. Fasebook dgn Nama LPPK. Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen.

*Demikian*. 

Salam Perlindungan Konsumen 

Salam Konsumen cerdas 

By. Ketua umum lppk.

--------------------

Alamat:

*Sekretariat DPN LPPK*.

Jln. Adisucipto. No 380. Rt 03. Rw 03. Kelurahan: Sidomulyo Timur. Kecamatan: Marpoyan Damai. Kota: Pekanbaru. Provinsi: Riau. 

Kode Post: 28293.

Hotliine: 085271100609. - 081275527890. - 085730401273.

Website :Https://lppk01.blogspot.com.

Email: dpplppk@gmail.com

 

https://youtube.com/channel

☝️

Link Youtube lppk.

/UC2s5gin3aiLwsaO9K6rRcoQhttps://maps.google.com/maps?q=Jl.%2BAdi%2BSucipto%2BNo.380%2C%2BSidomulyo%2BTim.%2C%2BKec.%2BMarpoyan%2BDamai%2C%2BKota%2BPekanbaru%2C%2BRiau%2B28289%2C%2BIndonesia&sll=0.4636399139042555,101.4202756807208

☝️

Silahkan di Klik Yg berwarna biru, untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang LPPK.

LPPK

*LPPK*

--------------------

*LPPK* adalah: 

👇

(Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen) yang terkatagori kedalam *LPKSM* ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ), yang Berkolaborasi dengan

*BPKN* ( Badan Perlindungan Konsumen Nasional ) serta Berkoordinasi dengan 

*Kementrian Perindustrian dan Perdagangan*.

dimana hal tersebut sangat jelas Regulasinya dan diatur di dalam Undang serta sederet peraturan yang ada di NKRI ini, antara lain:

- Undang - Undang No 8 th 1999, tentang Perlindungan Konsumen. 

- Peraturan Pemerintah No 58.th 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Barang dan Jasa yang beredar di pasaran. 

- Peraturan Presiden No 50 Th 2017, tentang Strategi Percepatan Perlindungan Konsumen Nasional. 

LPPK 

berkedudukan dan berkantor Pusat di Bumi Lancang Kuning, tepatnya di: Jln Purwodadi No 181. Rt03. Rw01. Kelurahan Sidomulyo barat. Kecamatan Tampan. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28291.

Dengan Sekretariat operasional harianya di: 

Jln Adisipto No 380. Rt03. Rw03.Kelurahan Sidomulyo Timur. Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28293. Email dpplppk@gmail.com.

Website: https//dpplppk01.blogspot.com. 

Hotline: 081275527890- 085271100609 - 081363914858 - 

Dengan Badan Hukum nya:

- Kepmenkumham: Nomor Ahu-0001027.AH. 01.07.Tahun 2020.

- SPKO: Nomor 220/BPKP-BID. IDIOLOGI/LK-III/04/2020

- Akta Notaris No 43. Notaris Ali Purnomo. SH, MKn. 

*LPPK*

Merupakan wadah dan tempat sebagai Alternatif/Solusi dari Berbagai macam permasalahan dan sengketa,baik yg terjadi di tengah masyarakat secara umum, maupun sengketa antara Pelaku usaha dan Masyarakat sebagai Konsumen dari Produk, Barang dan Jasa agar mendapatkan Penyelesaian secara Mediasi / Non Litigasi dn mendapatkan Kepastian Hukum yg tetap. Hal tersebut sejalan dgn Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia No 30 Thn 1999. Tentang Artibrase.

LPPK

Bergerak dan beroperasi dalam bidang Perlindungan Konsumen serta Penyelesaiannya dan Jasa Konsultan hukum, serta melaksanakan Amanat dari Undang - Undang dan Peraturan yang tersebut diatas, guna: "Pengawasan dan Pembinaan terhadap Produk Barang dan jasa yg beredar di pasaran, Bekerjasama dengan instansi Pemerintah yg terkait".Dan oleh karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat, segenap Komponen Anak Bangsa, jangan ragu dan bimbang serta bingung tatkala mengalami Hal yang bersifat merugikan Masyarakat sebagai Konsumen. 

Datang dan Adukan atau hubungi Kantor Sekretariat lppk dimanapun berada ke No kontak yang tersebut diatas. 

Atau Membuka Kantor Perwakilan Lppk di wilayah Masing-masing.

Masyarakat juga dapat Mengakses tentang LPPK di internet, melalui Google, Youtube dan. Fasebook dgn Nama LPPK. Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen.

*Demikian*. 

Salam Perlindungan Konsumen 

Salam Konsumen cerdas 

By. Ketua umum lppk.

--------------------

Alamat:

*Sekretariat DPN LPPK*.

Jln. Adisucipto. No 380. Rt 03. Rw 03. Kelurahan: Sidomulyo Timur. Kecamatan: Marpoyan Damai. Kota: Pekanbaru. Provinsi: Riau. 

Kode Post: 28293.

Hotliine: 085271100609. - 081275527890. - 085730401273.

Website :Https://lppk01.blogspot.com.

Email: dpplppk@gmail.com

 

https://youtube.com/channel

☝️

Link Youtube lppk.

/UC2s5gin3aiLwsaO9K6rRcoQhttps://maps.google.com/maps?q=Jl.%2BAdi%2BSucipto%2BNo.380%2C%2BSidomulyo%2BTim.%2C%2BKec.%2BMarpoyan%2BDamai%2C%2BKota%2BPekanbaru%2C%2BRiau%2B28289%2C%2BIndonesia&sll=0.4636399139042555,101.4202756807208

☝️

Silahkan di Klik Yg berwarna biru, untuk mendapatkan informasi lebih banyak tentang LPPK.

LPPK

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 58 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN.

👇

Pasal 10

(1) Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian

dan atau survei.

(3) Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang risiko penggunaan barang jika diharuskan,

pemasangan label, pengiklanan, dan lain-lain yang disyaratkan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.

(4) Penelitian, pengujian dan/atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap

barang dan/atau jasa yang diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan

keselamatan konsumen.

(5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat

dan dapat disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Pasal 11

Pengujian terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dilaksanakan melalui laboratorium penguji yang

telah diakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

LPPK. Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA :

NOMOR 8 TAHUN 1999

TENTANG

PERLINDUNGAN KONSUMEN.

👇

BAB IX

Pasal 44

(1) Pemerintah mengakui lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat

yang memenuhi syarat.

(2) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat memiliki kesempatan

untuk berperan aktif dalam mewujudkan perlindungan konsumen.

(3) Tugas lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat meliputi

kegiatan:

a. menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak

dan kewajiban dan kehati-hatian konsumen dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa;

b. memberikan nasihat kepada konsumen yang memerlukannya;

c. bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan

perlindungan konsumen;

d. membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk

menerima keluhan atau pengaduan konsumen;

e. melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap

pelaksanaan perlindungan konsumen.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas lembaga perlindungan konsumen

swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam

Peraturan Pemerintah.

DPN LPPK

*LPPK*

--------------------

*LPPK* adalah: 

👇

(Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen) yang terkatagori kedalam *LPKSM* ( Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat ), yang Berkolaborasi dengan

*BPKN* ( Badan Perlindungan Konsumen Nasional ) serta Berkoordinasi dengan 

*Kementrian Perindustrian dan Perdagangan*.

dimana hal tersebut sangat jelas Regulasinya dan diatur di dalam Undang serta sederet peraturan yang ada di NKRI ini, antara lain:

- Undang - Undang No 8 th 1999, tentang Perlindungan Konsumen. 

- Peraturan Pemerintah No 58.th 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan terhadap Produk Barang dan Jasa yang beredar di pasaran. 

- Peraturan Presiden No 50 Th 2017, tentang Strategi Percepatan Perlindungan Konsumen Nasional. 

LPPK 

berkedudukan dan berkantor Pusat di Bumi Lancang Kuning, tepatnya di: Jln Purwodadi No 181. Rt03. Rw01. Kelurahan Sidomulyo barat. Kecamatan Tampan. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28291.

Dengan Sekretariat operasional harianya di: 

Jln Adisipto No 380. Rt03. Rw03.Kelurahan Sidomulyo Timur. Kecamatan Marpoyan Damai. Kota Pekanbaru. Provinsi Riau. Kodepost 28293. Email dpplppk@gmail.com.

Website: https//dpplppk01.blogspot.com. 

Hotline: 081275527890- 085271100609 - 081363914858 - 

Dengan Badan Hukum nya:

- Kepmenkumham: Nomor Ahu-0001027.AH. 01.07.Tahun 2020.

- SPKO: Nomor 220/BPKP-BID. IDIOLOGI/LK-III/04/2020

- Akta Notaris No 43. Notaris Ali Purnomo. SH, MKn. 

*LPPK*

Merupakan wadah dan tempat sebagai Alternatif/Solusi dari Berbagai macam permasalahan dan sengketa,baik yg terjadi di tengah masyarakat secara umum, maupun sengketa antara Pelaku usaha dan Masyarakat sebagai Konsumen dari Produk, Barang dan Jasa agar mendapatkan Penyelesaian secara Mediasi / Non Litigasi dn mendapatkan Kepastian Hukum yg tetap. Hal tersebut sejalan dgn Peraturan Mahkamah Agung Republik indonesia No 30 Thn 2012. Tentang Artibrase.

LPPK

Bergerak dan beroperasi dalam bidang Perlindungan Konsumen serta Penyelesaiannya dan Jasa Konsultan hukum, serta melaksanakan Amanat dari Undang - Undang dan Peraturan yang tersebut diatas, guna: "Pengawasan dan Pembinaan terhadap Produk Barang dan jasa yg beredar di pasaran, Bekerjasama dengan instansi Pemerintah yg terkait".Dan oleh karena itu diharapkan kepada seluruh lapisan Masyarakat, segenap Komponen Anak Bangsa, jangan ragu dan bimbang serta bingung tatkala mengalami Hal yang bersifat merugikan Masyarakat sebagai Konsumen. 

Datang dan Adukan atau hubungi Kantor Sekretariat lppk dimanapun berada ke No kontak yang tersebut diatas. 

Atau Membuka Kantor Perwakilan Lppk di wilayah Masing-masing.

Masyarakat juga dapat Mengakses tentang LPPK di internet, melalui Google, Youtube dan. Fasebook dgn Nama LPPK. Lembaga Penyelesaian Perkara Konsumen.

*Demikian*. 

Salam Perlindungan Konsumen 

Salam Konsumen cerdas 

By. Ketua umum lppk.

--------------------

PENTINGNYA MEMAHAMI UUPK NO 8 TH 1999.

BOLA PANAS KINI BERADA DI PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG, BANTEN DALAM KASUS DUGAAN REKAYASA HUKUM PERDATA DISULAP JADI PIDANA,

Pengadilan Negri Pandeglang dalam pengawasan media dan Praktisi hukum serta seluruh Masyarakat sebagai Konsumen di Negeri tercinta ini ,semenjak JPU (Jaksa Penuntut Unum) pada kejaksaan Negri pandeglang menahan seorang ibu rumah tangga terkait dugaan peralihan objek jaminan fidusia sudah 25 hari di tahan di Rutan Pandeglang,

Media terus mengawal kasus dugaan rekayasa hukum ini,

Tentu saja majlis hakim yang memeriksa perkara Pidana harus ekstra hati-hati dalam pertimbangan hukum untuk memvonis terdakwa, jika ceroboh maka ini akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Provinsi Banten,

Menurut ketua umum LPPK dari Pekanbaru, kasus tersebut diatas masih mengandung ranah keperdataan karena ada perjanjian kontrak yg mengikat antara terdakwa degan Keditur pelapor mengacu pada pasal 1320 kuh Perdata,apalagi tenornya masih panjang berahir okhober 2022, pungkasnya,

Undang-undang no,No 39 Thn 1999 Tentang Hak asasi Manusia, Pasal 19 ayat (2) menegaskan: tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh di Pidana atau kurungan penjara, berdasarkan alasan ketidak mampuan utk memennuhi suatu kewajiban dalam hutang piutang, dalam kasus ibu munawaroh jelas ada perjanjian tertulis secara mengikat tentang perjanjian hutang piutang,

Masih dalam keterangan KETUA UMUM LPPK, Pria yang terus menyuarakan kepastian hukum untuk melindungi Konsumen ini, selain uu no 39 thn 1999, tentang hak asasi manusia,dan ada juga PERMA No.1 thn 1956,apa bila Perdata muncul Pidana maka Pidanya harus dipertangguhkan ,melainkan periksa terlebih dahulu ada atau tidak unsur Perdata tersebut,

Dalam kasus ibu Munawaroh yang saat ini ditahan oleh Kejaksaan Negri pandeglang, jelas ada ranah keperdataan sebab ada no kontrak Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ,pungkasnya.

Ditempat terpisah PH terdakwa menyampaikan pesan kepada Media, Advokat Ujang kosasih,SH. percaya pada Pengadilan Negeri pandeglang dan majelis hakim yang memeriksa perkara terdakwa Munawaroh,menurut prediksi nya hakim akan bertindak adil dan bijaksana dalam mengambil pertimbangan hukumnya mengingat kasus ini sudah menjadi konsumsi publik dan menjadi sorotan para awak media dan praktisi hukum,jadi saya percaya degan majlis hakim pungkasnya.

Team Media.